Jarot S. Suroso

Pray for safety and happiness

ICT

E-government telah mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi e-government meningkat di  sebagian besar negara di dunia, meskipun dengan kecepatan adopsi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perbedaan kecepatan adopsi tersebut dari perspektif budaya. Menggunakan analisis korelasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kecepatan adopsi e-government berhubungan positif dengan tingkat individualisme masyarakat pada sebuat negara. Sebaliknya, kecepatan adopsi tersebut berhubungan positif dengan dimensi budaya jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian. Analisis menggunakan variable ekonomi dan infrastruktur juga dilakukan dan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh gross national income (GNI) per kapita, jumlah pengguna Internet, dan kepadatan saluran telepon berhubungan secara signifikan adopsi e-government pada sebuah negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi dan infrastruktur, faktor budaya juga memainkan peranan penting dalam mempercepat atau menghambat adopsi e-government pada sebuah negara. Di Indonesia sendiri implementasi e-gov sudah diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 2003. Kajian ini akan meneliti tentang implementasi Inpres tersebut dan melihat perbandingannya dengan negara-negara lain.

 

 

 

LATAR BELAKANG

 

E-government[1] sebagai sebuah cara baru dalam menjalankan pemerintahan mendapatkan perhatian yang besar dari waktu ke waktu. Peningkatan perhatian terhadap e-government ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga pemerintah atau administrasi publik yang mengadopsi teknologi ini. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun merupakan fenomena mondial. Penelitian yang dilakukan Darrell (2002) menunjukkan bahwa terdapat banyak kemajuan penting dalam bidang e-government. Kemajuan tersebut maujud dalam ketersedian informasi yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti publikasi, formulir, dan basis data online yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat. Hal ini memudahkan warga masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga pemerintah karena tanpa mendatangi sebuah lembaga secara fisik, kita sudah dapat mendapatkan informasi yang kita inginikan. Namun demikian, kemajuan dalam tersebut layanan online tersebut tidak terjadi dalam intensitas yang sama di semua negara (Darrell, 2002).

 

Dengan beberapa kriteria yang diantaranya terkait dengan jumlah layanan online, publikasi, basis data, kebijakan privasi, kebijakan keamanaan dan kemudahan akses untuk orang cacat, penelitian ini membuat indeks e-government (dari 0 sampai 100%) yang menunjukkan tingkat kemajuan e-government pada sebuah negara. Evaluasi dilakukan terhadap ratusan situs web e-government dari ratusan negara. Pada tahun 2001 Indonesia menempati urutan ke 88 dari 196 negara dengan skor 30% dan pada tahun 2002 menempati urutan ke 94 dari 197, tetapi dengan skor yang lebih baik, 40.8%. Hal ini berarti pada tahun 2002, setiap situs web yang dievalusi mempunyai 40.8% dari fitur-fitur penting seperti disebut di atas. Pada tahun 2002, Taiwan adalah negara yang menduduki tempat pertama dengan skor 72.5%. Negara lain yang mempunyai skor tinggi adalah Korea Selatan (64%), Kanada (61.1%), Amerika (60.1%), Chile  (60.0%), Australia (58.3%) dan China (56.3%).

 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa sebuah negara mengadopsi e-government lebih banyak daripada negara lain? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya? Penelitian ini ditujukan menjawab pertanyaan mendasar tersebut dari perspektif difusi inovasi.

 

·         E-Government

Tidak ada satu definisi e-government yang disepakati bersama. Namun secara umum e-government dapat didefinisikan sebagai proses otomatisasi penyampaian layanan pemerintah. E-government melibatkan teknologi informasi, khususnya Internet, untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Dalam kaitan ini, secara umum, terdapat tiga sektor e-government (Bonham et al., 2003), yaitu government-to-citizen (G2C), government-to-business (G2C), dan government-to-government (G2G).  

 

Sektor e-government pertama, G2C, didesain untuk memfasilitasi interaksi antara warga negara dan pemerintah dan sering dilihat sebagai tujuan utama e-government. Fasilitasi ini dapat maujud dalam banyak bentuk, mulai penyediaan informasi sampai pelayanan online. Dalam hal ini kita bisa mengandaikan warga negara sebagai konsumen dan pemerintah sebagai penyedia layanan. Pemerintah menyediakan “one-stop-shopping” yang memungkinkan warga negara berinteraksi dengan pemerintah 14 jam sehari, 7 hari seminggu.

 

G2B adalah sektor kedua e-government yang mendapatkan banyak perhatian dari kalangan bisnis. Penerapan e-government akan memangkas ongkos dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam kaitan interaksi dengan pemerintah. Terakhir, G2G didesain sebagai sarana transaksi, komunikasi, dan pertukaran data antar lembaga pemerintah, baik secara horisontal maupun vertikal. 

 

Potensi manfaat yang ditawarkan oleh e-goverment telah mempercepat difusinya. Diantara manfaat tersebut adalah peningkatan efisiensi, pengembangan layanan baru, perbaikan layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan transparansi (Bonham et al., 2003). Jika memang e-government mempunyai banyak manfaat, mengapa perkembangannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya? Teori difusi inovasi berikut akan menjawab pertanyaan ini.

 

·         Difusi Inovasi

Model konseptual difusi inovasi (diffusion of innovation) yang dikembangkan oleh Rogers (1995) telah digunakan secara luas dalam studi adopsi teknologi. Rogers mendefinisikan difusi inovasi sebagai proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui kanal-kanal komunikasi sejalan dengan waktu antar anggota sistem sosial.

 

Menurut Rogers kecepatan difusi sebuah inovasi dipengaruhi oleh empat elemen, yaitu (1) karakteristik inovasi; (2) kanal komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasi manfaat inovasi; (3) waktu sejak inovasi diperkenalkan; dan (4) sistem sosial tempat inovasi berdifusi.

 

Semakin besar dan rumit inovasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam difusi. Sebagai contoh, difusi Internet pada sebuah masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama daripada difusi botol susu bayi yang jauh lebih sederhana daripada Internet. Dalam hal ini, Rogers, berdasar hasil meta analisis terhadap ribuan penelitian tentang adopsi inovasi menyimpulkan terdapat lima karakteristik umum inovasi yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu relative advantage, compatibility, complexity, observability, dan trialability.

 

Terkait dengan kanal komunikasi, semakin besar jangkauan kanal komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan inovasi, semakin cepat inovasi yang terjadi. Kanal komunikasi media massa efektif untuk menginformasikan sebuah inovasi ke calon pengguna, sedang komunikasi interpersonal efektif untuk mempengaruhi individu untuk menerima sebuah inovasi.

 

Rogers membedakan orang yang mengadopsi inovasi berdasar waktu menjadi innovator, early adopters, early majority, late majority, dan laggard. Jumlah kumulatif orang yang mengadopsi inovasi secara ideal akan mendekati kurva S, yang bermula pada nilai yang rendah, kemudian naik dengan cepat dan akhirnya mencapai kondisi yang stagnan atau hanya bertambah sedikit. Terkait dengan sistem sosial, sebuah inovasi akan berdifusi dengan cepat pada sistem sosial yang homogen. Dalam hal ini kajian tentang budaya yang inheren dalam sebuah sistem sosial menjadi relevan. Penelitian ini akan memfokuskan pada difusi inovasi dalam konteks budaya.

 

Dilihat dari unit analisis, terdapat tidak tingkat dalam pendekatan difusi inovasi. Pertama, beberapa peneliti melihat masalah ini secara makro dalam sebuah masyarakat atau pada tingkat negara (e..g. Madden et al., 2000; Wolcott et al., 2001; Larry et al., 2002; Kiiski and Pohjola, 2002; La Ferle et al., 2002). Kedua, beberapa peneliti lain mencermati masalah ini pada tingkat organisasi atau lembaga (e.g. Harrison et al., 1997; Plouffe et. al., 2001) dan ketiga, beberapa peneliti melihat difusi inovasi pada tingkat individu (e.g. Mathieson, 1991). Penelitian ini jatuh pada kategori pertama, yaitu mendekati difusi inovasi pada tingkat makro.

 

·         E-Government dan Budaya

Penelitian tentang hubungan antara budaya dan adopsi Internet di Jepang dan Amerika yang dilakukan oleh La Ferle et al. (2002) merupakan sumber ide dari penelitian ini. Seperti dituliskan oleh mereka, tidak banyak penelitian yang mengkaitkan budaya dan difusi sebuah teknologi. Lima dimensi budaya yang diperkenalkan oleh Hofstede (1997) yang merupakan hasil penelitian lintas-negara digunakan sebagai framework. Lima dimensi budaya tersebut adalah individualisme (individualism), jarak kekuasaan (power distance), penghindaran ketidakpastian (uncertainty avoidance), maskulinitas/femininitas (masculinity/femininity), dan orientasi jangka panjang/pendek (long/short-term orientation). Hubungan budaya dan adopsi e-government akan didiskusikan lebih detail dalam kerangka dimensi budaya yang ditawarkan Hofstede, kecuali dimensi terakhir karena sedikitnya data yang ada. Pembahasan ini kemudian akan dijadikan dasar pembuatan proposisi-proposisi yang akan dibuktikan menggunakan data lintas-negara.

 

Individualisme

Individualisme merujuk kepada sejauh mana budaya menekankan pentingnya kesejahteraan individu di atas ke kesejahteraan kelompok (Hofstede, 1997). Budaya yang mendahulukan kesejahteraan kelompok di atas kepentingan pribadi disebut kolektivisme (collectivism). Amerika adalah negara dengan budaya paling individualis dengan skor 91 pada index yang dibuat oleh Hofstede (1997), dikuti oleh Australia (90), dan Inggris (89).  Sebaliknya, Guatemala adalah negara dengan budaya paling kolektivis dengan skor (6), diikuti oleh Ekuador (8), Panama (11), Venezuela (12), Kolumbia (13), dan Indonesia (14).

 

Menurut de Mooij (1998) budaya kolektivis lebih menekankan pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan orang lain pada sebuah masyarakat atau kelompok dibandingkan dengan budaya individualis. La Ferle et al. (2002) dalam penelitian yang berkait dengan aktifitas pemasaran online menemukan bahwa kecepatan adopsi Internet berhubungan positif dengan tingkat individualisme. Hal ini mungkin dijelaskan dengan fakta bahwa hubungan personal akan mulai terkikis dengan hadirnya teknologi Internet, sehingga muncul semacam penolakan budaya. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada adopsi e-government yang juga menggunakan teknologi Internet sebagai teknologi pendukung utama.

 

Sebagai ilustrasi, salah satu konsekuensi budaya e-government adalah menurunnya tingkat kebutuhan untuk berinteraksi secara langsung, secara fisik, dengan lembaga pemerintah melalui pegawai pemerintah. Informasi yang dibutuhkan dengan mudah bisa diperoleh tanpa meninggalkan rumah; hanya dengan mengakses lewat Internet. Beberapa layananpun bisa didapatkan dengan cara serupa. Karenanya, berikut adalah hipotesis pertama yang akan diuji.

 

Hipotesis 1: Semakin rendah tingkat individualisme pada sebuah masyarakat, semakin rendah adopsi e-goverment pada masyarakat tersebut.

 

·         Jarak kekuasaan

Sebuah masyarakat dengan budaya jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi akan lebih mudah menerima perbedaan distribusi kekuasaan secara struktural (Hofstede, 1997). Malaysia adalah negara dengan budaya jarak kekuasaan tertinggi dengan nilai 104, disusul Panama (95), Guatemala (95), dan Filipina (94). Indonesia menduduki peringkat ketujuh dengan skor 78. Sebaliknya, Austria adalah dengan budaya jarak kekuasaan terendah dengan nilai 11, disusul Israel (13), Denmark (18), dan Selandia Baru (22).

 

Menurut Hebig dan Miller (1991), budaya yang menunjukkan jarak kekuasaan yang tinggi akan menjadi kurang inovatif. Menurut La Ferle et al. (2002), inovasi menjadi terhambat karena orang pada budaya jarak kekuasaan yang tinggi akan sangat menghargai otoritas, mengikuti pentunjuk, dan mengihindari untuk berpendapat yang melawan pendapat umum. Mereka menemukan bahwa budaya ini berhubungan negatif dengan kecepatan adopsi Internet. Hal ini mungkin juga terjadi dalam adopsi e-government.

 

Dalam konteks ini, e-government akan mengurangi pemusatan kekuasaan pada seorang pemimpin karena otorisasi pengesahaan sebuah layanan bisa didelegasikan baik kepada orang, dan bahkan kepada sistem komputer yang terprogram. Pengurangan pemusatan kekuasaan ini mungkin akan dihindari pada masyarakat yang budaya jarak kekuasaaannya tinggi, karena para pemimpin mungkin tidak rela kekuasaaannya terpangkas. Hal ini akan menghambat adopsi e-government karena pada budaya seperti ini, pengambilan keputusan menjadi terpusat. Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai agen perubahan (change agent) atau pemimpin opini (opinion leader) yang mempengaruhi orang dalam adopsi sebuah inovasi (Rogers, 1995). Karenanya, hipotesis berikut akan dibuktikan.

 

Hipotesis 2: Semakin tinggi jarak kekuasaan pada sebuah masyarakat, semakin rendah adopsi e-goverment pada masyarakat tersebut.

 

·         Penghindaran ketidakpastian

Penghindaran ketidakpastian (uncertainty avoidance) adalah keadaan dimana anggota sebuah budaya merasa terancam dengan situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui (Hofstede, 1997). Orang dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan sulit menjadi orang yang mengadopsi inovasi sebelum sebuah inovasi tersebut banyak diadopsi oleh banyak orang lain (de Mooij, 1998). Pengenalan sebuah inovasi pada masyarakat dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan lebih sulit daripada pada masyarakat dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah. Penelitian Hoftede (1997) menemukan bahwa Singapura adalah negara dengan budaya penghindaran ketidakpastian terendah dengan skor 8, diikuti oleh Jamaica (13), Denmark (23), dan Swedia (29). Sebaliknya, Yunani adalah negara dengan budaya penghindaran ketidakpastian tertinggi dengan skor 112, disusul oleh Portugal (104), dan Guatemala (101). Indonesia mempunyai skor 48 yang menempatkannya dalam urutan 11 terendah.

 

La Ferle et al. (2002) menemukan bahwa dimensi budaya ini berhubungan negatif dengan difusi Internet. E-government adalah sebuah teknologi baru yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya Internet.  Ketidakpastian merupakan sesuatu yang inheren pada sesuatu yang baru. Hal ini kemudian akan mendorong calon pengadopsi mencari informasi tambahan untuk menurunkan tingkat ketidakpastian, yang akhirnya digunakan untuk memutuskan; apakah akan mengadopsi inovasi atau menolaknya. Hal ini juga mungkin terjadi dalam konteks e-government. Apa yang terjadi dengan sistem pemerintah yang sedang berjalan dan bagaimana nasib pada pagawai pemerintah setelah e-government diadopsi adalah beberapa pertanyaan yang masih belum jelas jawabannya. Berdasar hal ini, hipotesis berikut dirumuskan. 

 

Hipotesis 3:Semakin tinggi penghindaran ketidakpastian pada sebuah masyarakat, semakin rendah adopsi e-goverment pada masyarakat tersebut.

 

·         Maskulinitas/femininitas

Menurut Hofstede (1997), budaya yang maskulin cenderung memisahkan secara jelas peran laki-laki – yang diharapkan lebih tegas – dan perempuan – yang seharusnya lebih halus. Pada budaya seperti ini, laki-laki biasanya aktif pada peran-peran publik sedang perempuan aktif pada peran domestik. Sebaliknya, pada budaya yang feminin tidak ditemukan pemisahan peran jender yang sangat jelas; peran laki-laki dan perempuan dianggap sejajar.  Perbandingan dimensi budaya ini yang dilakukan oleh Hofstede menunjukkan bahwa Swedia adalah negara dengan budaya paling feminin (5), disusul oleh Norwegia (8), Belanda (14), dan Denmark (16). Sebaliknya, Jepang adalah negara dengan budaya paling maskulin (95), diikuti oleh Austria (79) dan Venezuela (73). Indonesia berada pada posisi menengah dengan skor 46.

 

La Ferle et al. (2002) menemukan bahwa dimensi budaya ini berhubungan negatif dengan difusi Internet. Hubungan ini mungkin juga ditemukan pada kasus e-government. Operasionalisasi konseptual mungkin adalah bahwa dalam e-government pemisahan peran laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang relevan. E-government mengandaikan bahwa semua jender berposisi sama di depan “teknologi”. Karenanya, hipotesis berikut dibuktikan dalam penelitian ini.

 

Hipotesis 4: Semakin maskulin sebuah masyarakat, semakin rendah adopsi e-goverment pada masyarakat tersebut.

 

·         Faktor Demografi dan Difusi Inovasi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, penelitian ini juga menguji hubungan antara faktor demografi dan adopsi e-government pada sebuah negara. Faktor demografi yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan infrastruktur.

 

Steinfield et al. (1989) yang meneliti difusi teknologi komputer pada tingkat individu menemukan bahwa  orang yang menggunakan komputer cenderung berasal dari kalangan ekonomi yang lebih tinggi. Warf dan Grimes (1997) juga menemukan hal serupa; sebagian besar pengguna Internet di Amerika berasal dari kalangan menengah. Penelitian yang lebih baru yang dilakukan oleh Abbot (2001) juga menemukan perbedaan tingkat pendapatan antara pengguna dan bukan pengguna Internet. Penelitian lintas-negara yang dilakukan oleh Kiiski dan Pohjola (2002) juga menemukan bahwa GDP per kapita berhubungan positif dengan kecepatan difusi Internet secara nasional.

 

Operasionalisasi konseptual hubungan antara kedua variabel ini cukup jelas. Untuk dapat memanfaatkan layanan e-government seorang warga negara harus mengeluarkan biaya yang untuk beberapa negara berkembang bisa dikategorikan cukup mahal. Sebagai contoh, komputer, apalagi Internet, di beberapa wilayah di Indonesia bukanlah komoditas yang murah. Berdasar temuan penelitian sebelumnya dan operasionalisasi konseptual ini, hipotesis berikut dirumuskan.

 

Hipotesis 5: Semakin tinggi GNI per kapita[2], semakin rendah adopsi e-goverment pada masyarakat tersebut.

 

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa adopsi sebuah teknologi baru berhubungan dengan adopsi teknologi yang lain sebelumnya. Etterman (1984) menemukan bahwa pengalaman dalam menggunakan teknologi sebelumnya, mendorong orang menggunakan teknologi TV kabel, audioteks, dan komputer. Hal serupa ditemukan oleh Neuendorf et al. (1998); penggunaan komputer merupakan  faktor penentu adopsi layanan berbasis telepon.

 

Selanjutnya, Du (1999) pada penelitiannya tentang difusi Internet di China menemukan bahwa pengguna Internet juga merupakan orang yang menggunakan teknologi yang sejenis yang lain seperti TV kabel, VCR, VCD, teater rumahan, penyeranta, telepon seluler, dan telepon rumahan.

 

Dalam konteks e-government, teknologi telepon rumahan dan Internet adalah dua teknologi yang relevan untuk dikaji. Telepon rumahan memungkinkan seseorang menggunakan Internet dengan bantuan modem. Meskipun di Indonesia, misalnya, pengguna Internet rumahan lebih sedikit daripada penggunakan Internet di warung Internet. Dua pertiga pengguna Internet di Indonesia mengakses dari warung Internet (Purbo, 2002). Karena itu, ketersediaan jaringan telepon dan jumlah pengguna Internet relatif terhadap jumlah penduduk dipercaya berhubungan positif dengan difusi e-government. Berdasar asumsi ini, hipotesis berikut dirumuskan.

 

Hipotesis 6: Semakin tinggi penyebaran jaringan telepon pada sebuah negara, semakin tinggi adopsi e-goverment pada negara tersebut.

 

Hipotesis 7: Semakin banyak pengguna Internet pada sebuah negara, semakin tinggi adopsi e-goverment pada negara tersebut.

 

Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui Inpres No. 3 sudah mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pada Gambar 1 di bawah ini dijelaskan tentang Roadmap Pemerintah Republik Indonesia menuju E-Government yang meliputi 5 phase yaitu:

  1. Preparation
  2. Presence
  3. Action
  4. Participation dan
  5. Transformation

 

Di Gambar 2 dijelaskan tentang Kerangka Arsitektur E-Government  yang berisi:

  1. Infrastruktur dan aplikasi dasar
  2. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi
  3. Portal pelayanan publik
  4. Akses

Sedang gambar 3 dan 4 menjelaskan tentang Kerangka Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Indonesia yang meliputi Pengembangan Pelayanan Publik melalui jaringan informasi dan komunikasi serta Sistem Manajemen dan Kelembagaan Back Office

 



[1] Istilah e-government sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah elektronis untuk tidak mengaburkan arti. 

[2] GNI (Gross National Income) adalah istilah baru sebagai pengganti GNP (Gross National Product) yang diperkenalkan oleh Bank Dunia (http://www.worldbank.org).

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: